Foto : Di Duga Korupsi !! Kepala Sekolah SMPN 6 Unggul Sekayu Alergi Wartawan
BERITA ANTARA 2 COM. I SUMATERA SELATAN - Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 6 Unggul Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Nazarul Hasan, M.Pd diduga kuat alergi terhadap wartawan. Pengertian alergi menurut kamus adalah reaksi yang berlebihan, atau reaksi hipersensitif dari tubuh terhadap zat asing. Dalam hal ini reaksi hipersensitip Nazarul adalah menghindari atau tidak mau ditemui wartawan.
Awak media ini telah beberapa kali mencoba menemui Nazarul di kantornya yang beralamat di Jalan Kolonel Wahid Udin Lingkungan 1 Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu siang( 24/10/18) jawaban dari petugas penerima tamu adalah beliau tidak ada di tempat, demikian juga wakil atau humas sekolah tersebut.
Awak media ini menghubungi Nazarul via telepon di nomor yang pernah diberikan langsung olehnya, tapi tidak pernah diresponnya, demikian juga ketika media ini menghubungi via sms, tidak dibalasnya.
Entah mengapa kepala sekolah yang pernah menyandang sebagai guru berprestasi nomor dua tingkat nasional ini terkesan anti atau tidak mau ditemui wartawan. Maksud kedatangan awak media ini adalah untuk konfirmasi penggunaan dana bos yang diduga tidak transparan.
Kepala bidang Pembinaan SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muba, H. Fauzi Asran, S.E, ketika dimintai pendapatnya mengenai kepala SMP 6 sekayu yang sulit ditemui bahkan tidak merespon ketika dihubungi dan di sms, mengatakan, “Saya tidak tau, kalau anda punya nomornya silahkan dihubungi dan tanyakan sendiri apa sebabnya” jawabnya.
"Sekolah negeri adalah sekolah milik pemerintah, dan kepala sekolahnya adalah pegawai negeri sipil (PNS), yang digaji oleh negara dengan menggunakan uang rakyat, sudah seharusnya apabila penyelenggara negara atau aparatur sipil negara (ASN) bersikap terbuka, tidak perlu takut atau menghindari wartawan,
Wartawan adalah mata-telinga bagi masyarakat; masyarakat adalah termasuk rakyat yang berhak mengetahui kinerja para abdi negara, para PNS atau ASN yang digaji atau dibayar dengan uang rakyat; demikian komentar seorang pemuka masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya. (Agus)
