Beritaantara 2.com , Pesawaran Lampung - Puluhan masa dan elemen masyarakat yang mengatas namakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Negara(Penjara) dan Organisasi Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Kabupaten Pesawaran, Lampung menggelar aksi demonstrasi damai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), kabupaten Pesawaran Kamis (14/3).
Dalam orasinya, mereka ingin membongkar dan membeberkan ke bobrokan dua satker tersebut yang merusak citra orang no wahid di Bumi Andan Jejama ini.
Dalam orasinya Fakih Sanjaya selaku koordiinator lapangan pada aksi demo tersebut membeberkan, diduga dua satker tersebut dizaman kepemimpinan Bupati Pesawaran H.Dendi Ramadhona telah banyak melakukan kecurangan-kecurangan di dalam pekerjaan, seperti melakukan penyalahgunaan wewenang dan terindikasi melakukan dugaan KKN berjemaah dengan dalih menggunakan perpanjangan tangan dengan masing- masing kordinator kecamatan (KORCAM) dari masing-masing kecamatan di kabupaten Pesawaran.
“Seperti yang terjadi di Dinas Pendidikan saat ini, dalam pengelolaan dana BOS dan bantuan Program Indonesia Pintar(PIP) dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan bahkan adanya intimidasi secara terselubung kepihak sekolah di dalam pelaksanaan dan penggunaan dana BOS ini,” kata Fakih.
Fakih mencontohkan seperti untuk pengadaan buku KTSP tahun 2017 yang seharusnya, sesuai dengan aturan kementrian itu buku yang mesti dibeli adalah buku KTSP SE kenapa yang terjadi di sini, mereka para kepsek malah membeli buku KTSP reguler yang harganya sangat mahal kisaran harga mencapai Rp70 ribu per buku.
“Dalam aturannya itu sudah jelas buku KTSP Reguler itu hanya Rp15 ribu kenapa dia kok malah memberi yang harganya lebih mahal ada apa ini,” ujarnya.
Sedangkan di tahun 2018 buku yang dibeli itu buku pendamping sedangkan aturanya di juknis BOS nya itu harus buku K13 dan itu wajib.
“Ini kenapa buku pendamping dulu yang dibeli, sedangkan buku pendamping ini masih di kaji oleh kementrian kok bisa dibeli, kan belum disahkan oleh kementerian, kenapa penerbit lain bisa beli ada apa, Ini yang menjadi pertanyaan kami.
Dalam hal ini kami menduga jelas ada intervensi dari pihak dinas, kenapa hal ini bisa kompak serentak,
artinya diduga mau gak mau ada keterlibatan dari pihak dinas disini,” tegasnya.
Sedangkan untuk Dinas Pertanian dan Peternakan pihaknya menuding adanya cetak sawah fiktif tahun 2017, yang dibiayai dari APBN dan setoran 25 persen untuk setiap Gapoktan yang mendapatkan bantuan pembangunan dam parit maupun jitut.
Sementara bantuan benih padi yang kemudian puso yang masih marak saat ini adanya keterlibatan pihak dinas untuk pemotongan bantuan tersebut.
"Untuk pertanian di tahun 2017 itu kan ada proyek cetak sawah yang saat ini masih bermasalah dari tanahnya, sedangkan yang diketahui sawah itu dari tahun 1992 sudah ada."
Pekerjanya ini menurutnya tidak masuk akal dengan dalih apapun. Karena apa yang mereka lihat dalam proyek cetak sawah itu dibangun mereka hanya penggalian siring besarnya saja yang mereka buat, yang juga mereka tahu cetak sawahnya memang sudah ada dari dulu.
“Jadi kita gak tau dikemanakan anggaran itu. Sedangkan terkait tentang bantuan DAK baik itu untuk pembangunan dam parit maupun jitut diduga selain adanya setoran untuk pengerjaanya itu melibatkan pihak dinas. Ini kenapa yang mengajukan kelompok kok yang mengerjakan bukan kelompok yang mendapatkan bantuan itu, justru yang saya lihat yang mengerjakan itu rekanan,” sesalnya.
Untuk permasalahan ini pihaknya meminta kepada Bupati Dendi Ramadhona dapat mengevaluasi kinerja kedua satker tersebut apa bila perlu mencopot jabatan kedua pimpinan satker itersebut.
“Kita minta kepada bupati mencopot pejabat yang terlibat disini dan untuk permasalahan ini tidak selesai sampai disini kami juga akan laporkan kepihak penegak hukum agar segera memprosesnya sesuai undang -undang yang berlaku,” ancam Fakih.(Daeng Din).
