Beritaantara2.com KaurProvinsi Bengkulu --
Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK. RI) Tahun 2018 pada Dinas Pengendalian Kependudukan KB PP Dan PA Kaur.Ditemukan kerugian Negara sebesar 91.551.000 atas perjalanan Dinas Luar Daerah.
Berikut kutipan Audit BPK RI, yang tertuang dalam Buku III. LHP atas LKPD Kabupaten kaur dan LHP atas Kepatuhan terhadap perundang - Undangan
No 2.C/LHP/XVIII.BKL/05/2019.Tanggal 20 Mei 2019.
Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban perjalanan dinas Keluarga Berencana.
membandingkan data absensi rekam kehadiran elektronik dan tanggal pelaksanaan
Surat Perintah Tugas (SPT), diketahui bahwa terdapat pegawai yang sedang
melaksanakan perjalanan lebih dinas luar daerah lebih dari tiga hari, namun dari bukti absensi menunjukkan kehadiran mereka di kantor masing-masing dengan melakukan
absensi pagi, siang dan sore.
Adapun rincian perjalanan dinas luar daerah tersebut tersaji sebagai berikut.Dinas Keluarga Berencana (SPT) 30 Realisasi 884.931.376,00 Bukti tidak sesuai 91.551.000,00
Saat di konfirmasi awak media,kepala Dinas Pengendalian Kependudukan KB PP dan PA Kaur Rohina di ruang kerjanya Rabo 30/10/2019
Mengatakan.
Sebenarnya tidak benar Kerugian Negara Tersebut sejumlah itu, tapi hanya kisaran (Rp20.000.000 ) Dua puluh Juta rupiah, dan itu sudah di kembalikan ke KASDA pada saat itu juga.pas selesai audit waktu itu tahun 2018 tutur Rohina.
Karna mereka memang melakukan dinas luar.namun karna alat rekam absensi elektronik (Pinjer) rusak, makanya ada temuan seperti itu.
Oleh karnanya pihak BPK RI mengacu pada hasil prinan pinjer. Biarpun pinjernya sudah kita perbaiki namun hasil prinannya tetap tidak bisa di robah
Tetapi saat di mintai bukti pengembalian tersebut, ibuk Rohina Tidak bisa memberikan/memperlihatkan kepada awak Media, dwngan alasan bukti tersebut ada pada Bendahara, dan bisa di tanya lansung sama bendahara, sebab saya menjalankan tugas apa adanya, dan sesuai tupoksi
Masih penuturan Kadis pengendalian penduduk KB PP dan PA. Rohina, sebenarnya hal tersebut sebelum saya di sini. Tetapi karna pada saat BPK melakukan audit, saat itu saya sudah di sini, maka itu harus saya selesaikan, Tutup kadis pengendalian Penduduk KB PP dan PA.
Reforter Kaur (**).
