Beritaantara2.com Muba Sumsel -- Pemerintah pusat sangat serius melakukan pengentasan kemiskinan. Berbagai kebijakan, program, dan bantuan sudah digelontorkan, seperti misalnya: Program Keluarga Harapan (PKH), kelompok penerima manfaat (KPM), Kartu Keluarga Sejahtera, dan sebagainya.
Dalam acara sosialisasi penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang di selenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba), khususnya Kecamatan Sekayu di Aula kantor Camat Sekayu, hari ini 22 Oktober 2019, terungkap bahwa bantuan pemerintah yang tujuannya sangat mulia itu, ternyata di lapangan banyak tidak tepat sasaran.
Tidak tepat sasaran dalam artian orang-orang atau warga masyarakat miskin, bahkan sangat miskin yang seharusnya menerima bantuan ternyata tidak menerima, sebaliknya orang-orang/keluarga yang mampu yaitu orang/keluarga yang secara ekonomi mapan atau sejahtera – menerima bantuan yang ditujukan bagi orang/keluaga tidak mampu/miskin.
Hal ini diungkapkan oleh beberapa Kepala Desa yang hadir pada acara tersebut, antara lain oleh Kepala Desa Muara Teladan, Kepala Desa Lumpatan, Kepala Desa Bandar Jaya, Kepala Desa Bailangu Timur dan masih banyak lagi,
“Data-data penerima KKS, KPM, dan lain-lain itu tidak tepat sasaran, silahkan dicek di lapangan khususnya di desa kami, orang-orang mampu, orang-orang kaya menerima KKS, KPM, tetapi orang miskin, janda jompo yang hanya bisa makan apa adanya, asal makan – tidak menerima KKS, KPM dan lain-lain. Kami kepala desa yang jadi sasaran omelan, keluhan, bahkan kemarahan warga khususnya dari keluarga tidak mampu,” kata kepala desa Muara Teladan – Nazori.
Hal senada disampai kan oleh kepala desa lumpatan II, dia mempertanyakan mengenai warganya yang menerima PKH tapi sudah satu tahun ini mereka tidak menerima lagi bantuan PKH.
“Di desa Lumpatan dua ada 100 (seratus) orang penerima PKH tapi sudah satu tahun ini, mereka tidak menerima. Kami mempertanyakan dimana kartu dan uang bantuannya?” ujarnya.
Menjawab keluhan mengenai kurang tepatnya sasaran penerima KKS, PKH, bantuan pemerintah bagi orang miskin atau masyarakat pra sejahtera ini, Koordinator Pendamping PKH kecamatan Skayu- Ira Yunitasari menjelaskan kepada mereka.
“Kami Pendamping PKH, bukan petugas sensus, atau petugas pendata, kami hanya menerima data yang sudah jadi dari pusat by name-by address (BNBA), dari BNBA itu kami hanya sebagai verifikasi dan validasinya dimana kami bekerja sama dengan pihak desa/kelurahan. Data-data PKH atau BPNT ini data yang sudah lama, yaitu tahun 2011, dimana orangnya sekarang banyak yang sudah meninggal dan sudah jadi orang mampu.
Data-data orang miskin ini semua dari bawah, yaitu dari RT, tidak mungkin dari atas, dari pusat. Dalam prakteknya petugas banyak memasukkan nama-nama keluarga atau saudaranya yang sebenarnya tidak layak untuk menerima bantuan, karena sudah mampu,” jelasnya.
Dalam sambutannya Camat Sekayu Kabupaten Muba, Provinsi Sumatera Selatan-Marko Susanto SSTP, MSi., antara lain mengatakan bahwa acara ini perlu diselenggarakan untuk nanti disampaikan dan dijelaskan kepada masyarakat oleh lurah dan kepala desa, agar masyarakat mengetahui yang sebenarnya mengenai KKS, KPM, BPNT dan lain-lain, serta agar jangan ada kesalahpahaman.
“Kami mengundang pihak Dinas Sosial (Dinsos) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan pihak pihak terkait pada kegiatan atau acara ini. Kegiatan Ini adalah inisiatif kami pemerintah Kecamatan Sekayu dalam rangka keingintahuan kami, informasi apa yang perlu kami dapatkan berkaitan dengan KKS, KPM, BPNT, dan lain-lain, untuk nantinya kami para Lurah dan Kepala Desa sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat memahami dan menerima manfaat dari program Pemerintah ini,” ujarnya.
Hadir dalam acara tersebut, Camat dan Sekretaris Camat Sekayu, pihak Dinsos, BRI, Koramil, Polsek Sekayu, serta para Kepala Desa dan Lurah di wilayah Kecamatan Sekayu Kabupaten Muba, serta para Stake Holder Di Kecamatan sekayu.
Reforter Muba (agus).
