Berita Antara2.Com :Kaur (Bengkulu) - Tahapab Proses persiapan pelaksanaan pilkada serentak 2020 di kabupaten kaur terus berjalan. Kali ini Proses perekrutan seleksi panitia penyelenggara kecamatan (PPK) untuk Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Kaur dipantau langsung KPU Provinsi.
Sekitar pukul 09.00 WIB kemarin, dua komisioner KPU Provinsi Bengkulu Divisi Sosialisasi dan SDM dan Parmas Darlinsyah,S.Pd, MSi dan Divisi Teknis Emex Varzoni,SE melakukan monitoring ke KPU Kabupaten Kaur. Menariknya hasilnya proses seleksi sebanyak 75 PPK untuk disebarkan di 15 kecamatan dinilai sangat transfaran. Sebab melibatkan pengawasan langsung Bawaslu dan Panwascam di 15 Kecamatan.
Divisi SDM Sosialisasi dan Parmas KPU Prov Darlinsyah, S.Pd, M.Si mengatakan bahwa pihaknya melakukan monitoring untuk memastikan agar tidak ada kekurangan pendaftar peserta sesuai dengan regulasi.
Selain itu mengingatkan agar pendaftar yang sudah masuk sistem parpol dapat menjadi perhatian untuk benar- benar diseleksi. Pihaknya juga memastikan persiapan pilkada di Kaur. Sehingga benar- benar berjalan dengan baik dan lancar serta aman.
Sebab mulai dari terlibat parpol serta ada namanya disipol tidak bisa toleransi untuk diterima menjadi panitia penyelenggara pemilu. Kemudian jika masih ada yang pendaftarnya kurang dari kebutuhan minimal pendaftar maka dapat diperpanjang. Kedatangan kedua komisioner KPU Prov disambut langsung Ketua KPU Kabupaten Kaur Mexxy Rismanto dan Divisi Hukum Radius, Divisi SDM Sosialisasi dan Parmas Yuhardi dan Divisi Data Dan Program Sirus Legiyati serta Divisi Teknis Irpanadi.
"Langkah KPU Kaur melibatkan Bawaslu dan Panwascam mengawasi proses seleksi sangatlah baik. Ini betul betul transfaransi. Sehingga PPK yang terpilih nantinya benar benar memiliki SDM yang memadai dan berintegritas serta berkualitas. Ini benar benar transfaran dan kita aprisiasi langkah KPU Kaur" ujar Darlinsyah sembari memantau proses pendaftaran kemarin.
Ketua KPU Kaur Mexxy Rismanto melalui Anggotanya Irpanadi mengakui kalau proses seleksi dipantau langsung oleh KPU Provinsi dan Bawaslu Kabupaten dan Panwascam. Saat ini di H-2 penutupan pendaftaran sudah sebanyak 250 an. Pendaftaran secara online. Akan tetapi yang menyampaikan berkas baru sebanyak 160.
,"Mudah mudahan dua hari ini semua yang mendaftar di online menyampaikan berkasnya. Sehingga tidak ada yang perpanjangan pendaftaran. Kemudian bisa dilanjutkan ke proses seleksi administrasi. Kita memang tidak ada toleransi yang terdaftar di sipol maka tidak bisa diakomidir menjadi PPK,," ujar Irpanadi.
Diakui Irpanadi, masa kerja PPK selama 9 bulan. Dan gajinya untuk Ketua Rp 2,2 juta dan anggota Rp 1,9 juta. Selain itu dalam seleksi juga dilihat rekam jejak peserta. Terutama yang perna disanksi DKPP dan sanksi KPU itu menjadi evaluasi atau catatan khusus.
," Kita juga sudah melakukan evaluasi bagi penyelenggara pemilu 2019 lalu. Jadi yang pernah disanksi kita pertimbangan. Sebab kita ingin mencari panitia ada di pilkada ini yang berkualitas dan berintegritas,," demikian Irpanadi.
Reporter Kaur :Iksan.
Pimpinan Umum/Redaksi : Herman Talo.
