Beritaantara2.com Musi Banyuasin Sumsel --Ketua LSM Gempur Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan-Irwansyah, mempertanyakan penggunaan anggaran yang dialokasikan Pemkab Muba untuk penanganan Covid-19. Dibincangi media ini di kantornya di Jalan Jati Komplek Griya Sekayu Indah, Sekayu Musi Banyuasin, Kamis petang, 23/04/2020, bapak empat anak ini blak-blak-an mengemukakan uneg-unegnya.
“Merurut informasi yang kami terima Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menghabiskan anggaran lebih dari Rp.143.000.000.000,- (seratus empat puluh tiga milyar rupiah) untuk penanganan Covid-19.
Namun teramat disayangkan Ketua DPRD Muba sewaktu audiensi dengan kami kemarin, belum menerima laporan pertanggung jawaban penggunaan uang tersebut dari Pemkab Muba, “ Keluhnya.
Oleh karena itu saya anggap anggaran tersebut tidak ada yang mengawasi dan tidak ada perencanaan dalam penggunaannya, di sinilah mengakibatkan rawan akan tindakan penyelewengan atau korupsi.
Uang yang dianggarkan sebesar 500 milyar rupiah lebih dibandingkan dengan Kasus positif Covid-19 di Muba yang baru satu orang, menurut saya itu terlalu fantastis, sedangkan informasi yang kami terima, Puskesmas di Sekayu kekurangan alat pelindung diri (APD), ini puskesmas kota lho, bagaimana dengan Puskesmas yang jauh dari ibu kota?” tanyanya tanpa meminta jawaban.
“Bukan hanya petugas medis yang mengeluhkan kekurangan APD, masyarakat lapisan bawah pun mengeluhkan bahwa mereka belum menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten.
Bantuan-bantuan sembako yang mereka terima itu bukan dari Pemkab Muba, melainkan dari organisasi profesi dan lain-lain, dari Ikatan Alumni STPDN, dari POLRES Muba, dari PT FIF (Federal International Finance), dari Partai Politik.
Oleh karena itu saya bertanya-tanya: Kemana saja perginya uang rakyat sebesar 143 milyar rupiah yang telah habis digunakan itu? Ujarnya penuh keheranan.
“Menurut kami dari LSM Gempur, disini rawan terjadinya penyimpangan, oleh karena itu kami menuntut dengan sangat agar DPRD harus sungguh-sungguh melakukan pengawasan, meminta laporan dan mengkroscek penggunaan uang rakyat yang sangat besar jumlahnya itu.
Kami minta juga transparansi anggaran dan kegiatan. Kami minta pemerintah memberikan informasi secara kontinyu kepada masyarakat, baik melalui media elektronik, cetak, maupun online segala sesuatu yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 ini, kalau perlu dibuatkan aplikasi khusus, misalnya aplikasi “Pantau Covid-19 Muba”.
Dengan demikian masyarakat bisa mengakses langsung apa saja kegiatan-kegiatan pemerintah, siapa yang sudah mendapatkan bantuan, daerah mana yang sudah mendapatkan bantuan, mana yang belum, apa bentuk bantuan yang diberikan.
Kami juga sebagai kontrol sosial lebih mudah memberi masukan kepada Pemerintah. Jangan sampai timbul kecemburuan sosial, jangan timbul mispersepsi dari masyarakat,” .
Kami akan kawal penggunaan dana tersebut, kami mau pastikan penggunaan anggaran tersebut efektif, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan, kami juga akan terus melakukan audiensi dengan pihak-pihak yang berkompeten sampai Pandemi Covid-19 ini selesai,” pungkasnya.
Sementara itu ketika dimintai tanggapannya perihal statemen dan keluhan Ketua LSM Gempur Muba ini, via nomor WA nya:
0811710xxx Bupati Muba-Dodi Reza Alex Noerdin, sampai berita ini dibuat belum memberikan jawaban.
Reforter Muba (agus).
Redaksi Herman Talo.
