Mesuji , Beritaantara2.id -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji, menggelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi, terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2023. Bertempat di ruang rapat gedung DPRD setempat, Desa Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji, 3i Agustus 2022.
Penjabat (Pj) Bupati Mesuji, Drs.Sulpakar.MM., dalam jawaban atas pandangan umum Fraksi Nasdem, terkait defisit Rp.45,5 Milyar menyampaikan. Jika hal tersebut merupakan selisih dari pendapatan daerah dengan belanja daerah yang bisa ditutup dengan pembiayaan daerah sehingga hasilnya akan balance.
“Idealnya, kata Sulpakar, suatu postur penganggaran adalah kemampuan dalam pengelolaan keuangan, penerimaan dapat mengakomodir pengeluaran daerah,”jelas Sulpakar.
Dalam hal terjadi defisit Lanjut Dia, SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang sebagaimana pasal 155 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran tersebut.
Bendungan Albaret Simpang Mesuji dibangun sebagai salah satu objek Wisata di Kabupaten Mesuji dengan tujuan untuk meningkatkan PAD dan menggerakkan perekonomian masyarakat,”tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Mesuji masih terus berkomitmen memprioritaskan penanganan jalan dan jembatan guna mempertahankan aksesbilitas antar Ibu Kota Kecamatan (IKK) terutama jalan dari Kecamatan Rawajitu Utara sampai Kecamatan Mesuji Timur.
Adapun ruas-ruas jalan yang perlu penanganan antara lain: SP 1 Sungai Buaya – Panggung Rejo, Panggung Rejo – Telogo Rejo dan Telogo Rejo – Panggung Jaya.
Sementara itu, menjawab saran yang diberikan Fraksi PKB mengenai pengembangan dan penggalian potensi pendapatan daerah, sebagaimana yang disampaikan.
Bupati mengatakan, akan terus bersama-sama meningkatkan PAD baik secara intensifikasi dan ekstensifikasi demi kemajuan Mesuji. “Sebagaimana saran yang disampaikan Fraksi PKB, melalui Perangkat Daerah terkait, kami akan terus berupaya mengenalkan Mesuji pada Khalayak dengan memanfaatkan Teknologi dan Informasi, sehingga potensi pariwisata yang ada akan lebih dikenal,”kata dia.
Mengenai pandangan umum dari Fraksi PDI-P, Sulpakar mengungkapkan, terkait proyeksi pendapatan Pemerintah Kabupaten Mesuji telah menghitung betul berdasarkan asumsi 5 tahun terakhir dan realisasi nya, serta melihat situasi perekonomian di masyarakat, dengan begitu proyeksi pendapatan dapat terukur berdasarkan perinsip kepastian.
Kami sampaikan apresiasi atas saran Fraksi PDI Perjuangan untuk melakukan efisiensi realisasi belanja APBD TA 2023. Pelaksanaan/Realisasi belanja dilakukan dengan mempedomani Standar Satuan Harga Kabupaten Mesuji yang disusun secara terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan,”
Berkaitan dengan rasio Belanja Pegawai Kabupaten Mesuji dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu kurang dari 30% dari total belanja APBD TA 2023.
Menjawab padangan umum Fraksi Gerindra, Sulpakar mengatakan, terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Mesuji yaitu mengoptimalkan target pendapatan pada tahun 2023. Beberapa upaya optimalisasi pencapaian target PAD telah dan akan terus ditingkatkan mulai dari ektensifikasi dan intensifikasi.
Untuk Intensifikasi diantaranya, melalui pemutakhiran Pajak PBB tiap Desa, Penilaian PBB khusus terhadap wajib pajak pribadi maupun badan usaha, Pembuatan nomor NPWP cabang bagi Badan usaha yang melakukan aktifitas di Mesuji.
Penempatan tapping box bagi wajib pajak hotel dan rumah makan, penilaian kembali bagi wajib usaha sarang burung wallet, menyusun data potensi PAD bekerjasama dengan lembaga akademisi, memperluas akses aplikasi bagi wajib pajak, bekerjasama dengan perangkat daerah lain dalam memperoleh data wajib pajak lain dalam penerapan KSWP, dan memperluas akses kanal pembayaran, terangnya.(ADV / Herman Talo).
