Namun demikian meski permasalahan hukum terkait GSG sudah selesai pada tahun 2020 dengan ditahannya ZA, oknum Kepala Dinas PU CK waktu itu, gedung termahal di kabupaten Muba ini tak pernah dituntaskan pembangunannya serta tidak difungsikan.
Diduga kuat faktor utama penyebab kerusakan GSG ini akibat ulah atau perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka sengaja merusak dan mencuri barang-barang aset pemerintah daerah tersebut.
Sebenarnya kerusakan yang parah dan hancurnya GSG ini bisa dicegah serta dihindari, apabila di gedung tersebut ditempatkan petugas-petugas jaga yang (bergantian) berjaga siang dan malam, sampai gedung tersebut dituntaskan pembangunannya serta difungsikan sebagaimana mestinya.
Dibincangi awak media ini di sela-sela peninjauan, Ridho mengatakan kedatangannya di TKP adalah dalam rangka untuk kedepannya memfungsikan kembali GSG Sekayu ini.
"Kami ingin memastikan keberadaan aset-aset milik Pemerintah Daerah Muba, yang selama ini "mangkrak". Kami berusaha mencoba membuat suatu perencanaan, agar gedung-gedung yang mangkrak ini, dapat kita fungsikan kembali sebagaimana perencanaan awalnya," ujarnya.
Ditanya awak media ini prakiraan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki GSG, Ridho menanggapi:
"Sebelumnya sudah ada DED (detail engineering design) oleh Konsultan, dari data awal mereka sekitar 33 miliar rupiah. Kemungkinan kita bisa menghemat dibawah itu, kita kejar fungsinya dulu, sementara yang lainya sambil berjalan, karena yang dibutuhkan masyarakat adalah sarana ini dapat berfungsi, karena masyarakat adalah stakeholder yang paling utama dari Pemerintah Kabupaten Muba," pungkasnya. (Ags)
