Menurut salah satu pekerja yang bekerja di tambang kaulin tersebut juga membenarkan bahwa tambang ini duga milik An.ungkapnya tapi beroperasi di sini baru berjalan dua bulan lho pak, tambahnya lagi,"dan sebenarnya ada beberapa warga di sekitar tambang ada yang menolak adanya tambang tersebut tapi apa daya , ketika APH sendiri tidak bertindak pungkasnya."
Di tempat terpisah Waktu team aliansi media keluar dari lokasi, menghubungi Winarno sebagai Kepala Desa Panggungduwet Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar beliau menyampaikan kalau dari pihak pemerintahan desa tidak mengijinkan apa bila perizinannya belum ada atau di katakan ilegal ungkapnya,"
di lain itu harus juga memenuhi permintaan warga salah satu jalan harus di perbaiki , tapi sampai saat ini saya sebagai Kepala Desa belum pernah menandatangani adanya izin tambang yang terus beroperasi pungkasnya."
Dan kami Aliansi beberapa media sempat menemui salah satu ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di salah satu rumah makan, beliau menyampaikan "Apabila aktivitas eksploitasi ini terus berlanjut, maka dapat dipastikan sangat besar kemungkinan kekayaan alam yang seharusnya dapat dikelola negara bersama masyarakat harus dicuri atau lolos begitu saja dan memperkaya sendiri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Kami berharap segera mendapat tindakan dari Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menutup bukan malah melindungi dan menerima atensi dari para bos bos galian tersebut, dan tidak mempedulikan jalan-jalan yang ada di wilayah setempat , yang juga akan bertambah rusak" jelasnya
Sebenarnya kami juga tau, siapa Aparat Penegak Hukum (APH) yang bermain di balik para penambang itu, sehingga mereka leluasa menjalankan usaha ilegal tersebut pungkasnya."
Sedangkan di jelaskan di dalam aturan terkait aktivitas penambangan minerba setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan haruslah mengantongi ijin IUP IPR ataupun IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 pasal 40 ayat (3) pasal 48 pasal 67 ayat (1) pasal 74 ayat (1) atau ayat (5). Kegiatan penambangan ilegal atau tanpa ijin bisa di pidana 10 tahun penjara ataupun denda paling banyak Rp 10.000.000.000. akan tetapi hal ini tidak menyurutkan langkah ataupun membuat ciut nyali para pengusaha tambang yang nekat beroperasi.
Dalam hal ini sudah menjadi kewenangan dari Aparat Penegak Hukum(APH) wilayah setempat untuk menindak, menutup dan menghentikan segala sesuatu kegiatan ilegal yang jelas jelas melanggar hukum, agar tercapainya penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu siapa pemilik dan backing di balik tambang bentonit dan kaulin ilegal tersebut.
Sampai berita diturunkan, belum ada tindakan tegas atas kegiatan tambang bentonit dan kaulin ilegal oleh Pihak Berwenang dan Dinas Terkait. Dan apabila tetap tidak ada penutupan lokasi tambang tersebut, maka berita ini akan kita running sampai ada tindakan penutupan. (Marlin,Bta)
