Ketua GPI, Jaka Prasetya menjelaskan dalam orasinya bahwa upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama, sejalan dengan program pemerintahan Presiden Prabowo.
“Kami hadir untuk mengawal program strategis nasional, termasuk ketahanan pangan dan pemberantasan korupsi. Aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun kepolisian, harus tegas dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi, terutama yang masih mangkrak di tingkat kota dan kabupaten,” ujar Jaka dalam orasinya.
Jaka juga menyoroti peran Pendamping Proyek Strategis yang melibatkan jaksa datun sebagai pengawas proyek. Menurutnya, jika terjadi kegagalan kontrak atau penyimpangan dalam proyek strategis, indikasi korupsi harus ditindak tanpa kompromi.
“Kami tidak ingin ada kesan penegak hukum lebih takut menghadapi tekanan daripada bertindak tegas melawan korupsi. Aparat harus menunjukkan keberanian mereka,” tegas Jaka.
Jaka menegaskan bahwa GPI siap menjadi garda terdepan dalam mendukung Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar untuk tetap independen dan berani dalam menuntaskan kasus korupsi.
“Kami akan berdiri bersama kejaksaan melawan segala bentuk intervensi. Penegakan hukum yang independen adalah kunci bagi keadilan,” pungkasnya.
Sementara Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, Diyan Kurniawan, menyampaikan apresiasi terhadap dukungan GPI.
“Kami sangat menghargai masukan dan aspirasi dari teman-teman GPI. Dukungan masyarakat sangat penting bagi kami untuk terus bekerja sesuai hukum dan menuntaskan kasus korupsi di daerah ini,” ujar Diyan.(marlin)
