Blitar.beritaantara2.online
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) antikorupsi di Kota Blitar, Kamis (16/05/2025).
Acara ini berlangsung di Gedung Kusumo Wicitro dan menjadi langkah awal dalam mewujudkan Blitar sebagai Kota Antikorupsi tahun 2025.
Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 40 pasangan peserta, termasuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar, Sekretaris Daerah, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan para Camat se-Kota Blitar.
Bimtek ini merupakan bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi, dengan harapan mampu menumbuhkan budaya integritas serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di tingkat daerah.
Pelaksana harian (Plh) Direktur pembinaan peran serta masyarakat (permas) komisi pemberantas koropsi (KPK ) Friesmount Wongso,menegaskan pentingnya peran serta keluarga dan dunia usaha dalam menciptakan budaya antikorupsi. “Kegiatan ini tidak hanya fokus pada aparatur sipil negara, terangnya"
Ia juga menyoroti fenomena gaya hidup hedonis yang dapat menimbulkan kecurigaan publik dan berdampak negatif terhadap integritas pejabat publik. “Kita sudah melihat banyak kasus yang melibatkan keluarga pejabat, baik dari segi perilaku maupun penggunaan harta yang mencolok,” tambahnya.
“Ia berharap agar pelaku usaha tidak tergoda untuk menyuap atau mencoba memengaruhi pejabat publik demi kepentingan proyek. “Kami ingin dunia usaha di Blitar menjalankan bisnisnya secara sehat, tanpa gratifikasi ataupun suap kepada siapa pun, termasuk anggota DPRD,” tegasnya.
Dalam kegiatan ini, Friesmount Wongso,juga mengajak para pejabat untuk menunjukkan integritas mulai dari rumah tangga. “Ibu rumah tangga, sebagai istri dan ibu dari anak-anak, punya peran luar biasa dalam membentuk nilai-nilai antikorupsi dalam keluarga,” katanya.
Selanjutnya Friesmount Wongso, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. “Terima kasih kepada teman-teman di Blitar yang terus berupaya menjadikan kota ini bersih dari korupsi. Ini harus menjadi catatan penting dalam membangun pemerintahan yang berintegritas.”
Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan KPK dalam upaya menjadikan Blitar sebagai Kota Antikorupsi.
“Ini adalah momen penting bagi kami di Kota Blitar. Dengan adanya bimbingan teknis dan pendampingan dari KPK, kami semakin yakin bahwa Kota Blitar bisa menjadi contoh kota yang bersih, transparan, dan berintegritas,” ujar Mas Ibin.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, termasuk keluarga ASN dan pelaku usaha. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu-dua orang saja. Perubahan besar itu harus dimulai dari keluarga, dari rumah, dari hal-hal kecil yang jujur dan konsisten,” katanya.
Mas Ibin berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai seremonial semata, melainkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang sadar hukum. “Kalau kita ingin Blitar menjadi kota hebat di tahun 2025, maka kita harus mulai dari sekarang, bersama-sama, menjaga integritas,” tutupnya(marlin)
